Press "Enter" to skip to content

Dorong Reformasi Desa Lewat Kebijakan Berbasis SDGs

Tekankan Kolaborasi Jadi Kunci Pembangunan Desa
Surabaya, Bhirawa
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Drs H Abdul Halim Iskandar tekankan program Sustainable Development Goals (SDGs) Desa sebagai strategi pembangunan desa.
Menurut Halim, dasar pembangunan desa di lingkup nasional didorong untuk lebih memperhatikan permasalahan daripada keinginan. Sehingga 18 pilar SDGs Desa yang beberapa diantaranya mencakup bebas kemiskinan, bebas kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, maupun pertumbuhan ekonomi mampu tercapai.
“Makanya antara Bulan Februari hingga Juni ini, kami tengah melakukan pemuktahiran data di level desa. Kenapa? Karena selama ini masalah kita ada di validitas dan penggunaan informasi data yang sudah usang. Targetnya tahun ini 56 ribu desa bisa masuk pemuktahiran data kita,” ujarnya dalam webinar Kampus Mbangun Desa yang digelar Sekolah Pasca Sarjana (SPS) Universitas Airlangga (Unair), Jumat (19/2)
Dikatakan Halim, SDGs Desa telah dipraktekkan Kementerian Desa di beberapa daerah seperti Bondowoso, Bojonegoro, Cilacap, dan Temanggung. Hasilnya pun ternyata cukup progresif dan berhasil menekan angka kelaparan, meningkatkan pilar kesehatan dan kesejateraan.
“Program ini punya dasar konstitusi kenegaraan dan ilmu. Makanya hasil ini bisa diuji realibilitas dan validitasnya. Tujuannya agar strategi ini bisa diadopsi siapapun dan dimanapun,” terangnya.
Dalam kesempatan ini, Halim melaporkan progres kebijakan terbaru yang tengah digodok terkait afirmasi pendidikan bagi kepala desa maupun perangkat desa lain yang berprestasi. Hal ini mendorong perangkat desa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
“Prestasi ini dapat dikonversi ke Satuan Kredit Semester (SKS), sehingga mereka hanya perlu menyelesaikan 50% dari keseluruhan SKS kuliah untuk dapat lulus di berbagai jenjang perguruan tinggi,” jelasnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Airlangga, Prof Dr Moh Nasih menuturkan, diskusi yang digelar dengan MenDes PDTT, sangat menantang dan menjadi hal yang ditunggu bersama. Terlebih, kolaborasi antara kementerian nampak dengan baik sehingga banyak program yang bisa dilaksanakan. Salah satunya, program Kampus Merdeka yang sangat terkait dengan peran mahasiswa untuk bisa terjun langsung dan belajar kepada masyarakat dalam membangun desa.
“Program Kampus Merdeka yang diusung Kemendikbud, selaras dengan program Kemendes dalam membangun desa. Dalam hal ini pula kampus bisa terlibat, utamanya dalam memperoleh data dan menyusun kebijakan dalam mengentaskan permasalahan desa,” paparnya.
Prof Nasih juga menjelaskan, setiap semester Unair telah menerjunkan mahasiswa untuk melakukan KKN. Bahkan, pihaknya juga memberikan dukungan kepada mahasiswa untuk melakukan KKN tematik di daerah masing-masing dan mengembangkan beragam potensi yang ada.
“Tercatat ada ratusan desa yang sudah menjadi sasaran kami dan tentu ini program yang akan kami dorong untuk terus berlanjut. Kami berharap apapun bentuk pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa akan memberikan dampak yang signifikan,” jelasnya.
Dari program – program yang digagas kampus, lanjut Prof Nasih diharapkan, akan ada banyak dukungan pula dari Kementerian Desa. Terlebih dalam mendorong mahasiswa untuk bisa terlibat lebih aktif dan lebih baik lagi dalam membantu beragam persoalan di desa.
“Dengan beberapa program strategis dan teknologi yang lebih maju, kami yakin akan bisa memberikan dampak yang lebih baik, terlebih jika mahasiswa membawa nama penugasan dari kementerian. Insya Allah mahasiswa akan mempunyai legalitas yang lebih kuat dan penerimaan masyarakat desa bisa lebih mudah. Sehingga program desa memanggil bisa berjalan dengan sebaik – baiknya dan mahasiswa bisa turut andil dalam program itu,” tandasnya.
Webinar ini juga dihadiri Bupati Pamekasan Badrut Taman dan Direktur Sekolah Pascasarjana, Prof Badri Munir Sukoco PhD.

Sumber: https://www.harianbhirawa.co.id/dorong-reformasi-desa-lewat-kebijakan-berbasis-sdgs-2/

Comments are closed.