Press "Enter" to skip to content

Ragam Ikhtiar Menyulap Desa Jadi Penggerak

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menetapkan arah pembangunan desa hingga Tahun 2030 melalui Sustainable Development Goals ( SDGs) Desa.

Menteri Desa, PDTT Abdul Halim Iskandar menyampaikan, SDGs merupakan produk PBB paling komprehensif, mencakup segenap aspek pembangunan yang telah diadopsi Indonesia sejak lama sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Meski demikian, menurut pria yang akrab disapa Gus Menteri ini, selama ini peringkat SDGs Indonesia masih rendah, alias tidak banyak berubah di antara 116 negara, yakni dari ke-98 pada 2016 turun ke peringkat ke-101 pada 2020.

Rendahnya peringkat itu menurut Gus Menteri karena bangsa Indonesia kurang memaksimalkan potensi desa. Padahal, sumbangsih desa dari capaian SDGs nasional mencapai 74 persen.

“Peran desa sangat dominan sebagai tulang punggung pencapaian SDGs. Jika dipilah, kontribusi desa terwujud karena wilayah 74.953 pemerintahan desa mencakup 91 persen wilayah pemerintahan Indonesia. Artinya, pemenuhan tujuan pembangunan desa berkontribusi 91 persen terhadap sepuluh SDGs yang berorientasi kewilayahan, yakni energi bersih, pertumbuhan ekonomi, industri dan inovasi, pengurangan ketimpangan, mitigasi iklim, pelestarian lautan, pelestarian daratan, kelembagaan dan keadilan, dan jaringan kerja sama pembangunan,” kata Gus Menteri kepada Majalah Pajak Senin (18/1/21).

Ada 18 belas poin penting yang menjadi program Kemendes PDTT untuk mencapai SDGs Desa, yakni desa tanpa kemiskinan; desa tanpa kelaparan; desa sehat dan sejahtera; pendidikan desa berkualitas; keterlibatan perempuan desa; desa layak air bersih dan sanitasi; desa berenergi bersih dan terbarukan; pertumbuhan ekonomi desa merata; infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan; desa tanpa kesenjangan; kawasan permukiman desa aman dan nyaman; konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan; desa tanggap perubahan iklim; desa peduli lingkungan laut; desa peduli lingkungan darat; desa damai berkeadilan; kemitraan untuk pembangunan desa; kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Tahun ini, dengan anggaran dana desa sebesar Rp 72 triliun, Kemendes memiliki tiga program prioritas. Pertama, untuk program pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa yang terdiri atas pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes/BUMDesma, penyediaan listrik desa, dan pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDes/ BUMDesma.

Kedua, dana desa digunakan untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, berupa pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa, serta pengembangan desa inklusif. Ketiga, untuk program adaptasi kebiasaan baru, dengan mewujudkan Desa Aman Covid-19.

Desa digital

Terkait dengan prioritas kedua dan ketiga, Gus Menteri mengatakan, digitalisasi ekonomi desa menjadi salah satu program utama dalam upaya mempercepat pembangunan desa. Apalagi pada masa pandemi Covid-19 ini, digitalisasi ekonomi dapat membantu memasarkan berbagai potensi dan produk yang dihasilkan oleh desa dengan lebih mudah.

Kemendes PDTT menyadari, saat ini masih ada sekitar sebelas ribu desa yang belum terjamah internet. Gus Menteri berjanji, masalah di desa-desa itu akan diselesaikan pada 2021, sesuai Permendesa 13/2021, berupa pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan salah satu SDGs Desa. Untuk mencapai itu, upaya yang dilakukan berupa penggunaan dana desa untuk penyediaan internet 3G dan 4G di desa, baik infrastruktur maupun langganan sinyal. Kemudian integrasi pendataan, pengolahan data, hingga analisis dan pelaporan yang terpadu melalui Sistem Informasi Desa (SID).

“Sistem Informasi Desa dikembangkan sehingga seluruh layanan ekonomi desa bisa menggunakan aplikasi berbasis internet. Sistem juga digunakan untuk penyusunan perencanaan pembangunan berbasis data, hingga mendeteksi atau monitoring pelaksanaan pembangunan,” jelas Gus Menteri.

Gus Menteri juga menjelaskan, ada empat komponen penting yang menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan desa berbasis teknologi informasi, yaitu infrastruktur, aplikasi, SDM, dan lembaga desa. Infrastruktur transportasi penting untuk menggerakkan komoditas keluar dan masuk ke desa. Aplikasi terpadu SID terhubung dengan market place pada level global, maupun market place yang terfokus pada level antardesa. Sementara lembaga di sisi SDM, pendamping desa berperan penting dalam menyosialisasikan sekaligus menggerakkan ekonomi desa berbasis teknologi. Adapun lembaga desa yang penting di antara BUMDes yang bisa menjadi penghubungan komponen warga desa dengan komponen ekspedisi maupun market place. Kerja sama dengan lembaga-lembaga ekspedisi baik BUMN maupun swasta menjadi peran BUMDes juga.

Ketersediaan teknologi juga harus dibarengi dengan kemampuan SDM Desa dalam memanfaatkannya. Menyadari hal itu, Kemendes pun telah membuat rancangan program pelatihan masyarakat untuk peningkatan kapasitas warga desa untuk aspek-aspek teknologi informasi. Hal ini antara lain dilakukan melalui program Akademi Desa 4.0; Kuliah Online yang diadakan Kemendes PDTT setiap Jumat pukul 16.00 WIB; program Sarapan SDGs Desa bersama TV Desa tiap pukul 06.00 WIB. Semua materi itu bisa dipelajari masyarakat desa secara berulang dari kanal aplikasi Youtube.

“Seluruh pendamping desa sedang dilatih tentang SDGs Desa berikut aplikasi pendukungnya, dan setelah itu para pendamping ke lapangan kembali untuk turut mendukung pemerintah desa dan warganya,” tutur Gus Menteri.

Tak hanya bekerja sendiri, untuk mewujudkan desa digital itu, Kemendes juga bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain. Di antaranya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang telah berkomitmen memasukkan internet ke 7.000 desa-desa di daerah perbatasan, tertinggal, dan terpencil. Bersama Kominfo, Kemendes juga mengembangkan BUMDes-BUMDes digital, baik yang menyediakan komoditas untuk lingkungan setempat, maupun tercakup dalam jaringan nasional hingga global.

“Ini mencakup unit usaha BUMDesmart, perdagangan, wisata.”

Kemendesa PDTT juga menginisiasi digitalisasi pemasaran dari desa dengan beragam start up, seperti ekspor perikanan dengan Aruna, ekspor kopra putih dengan Inacom, ekspor vanili dengan MIO, dan banyak mitra kerja sama lainnya. Sementara dari sisi akademisi, perguruan tinggi yang memiliki perhatian terhadap desa tercakup dalam Pertides (perguruan tinggi untuk desa), telah bertukar informasi dan aplikasi yang bisa digunakan oleh desa, seperti pemetaan komoditas untuk menghitung suplai komoditas tiap desa.

Gus Menteri optimistis, dengan berbagai strategi dan inovasi berbasis teknologi informasi itu, desa yang kecil akan menjadi energi penggerak langkah raksasa untuk mewujudkan pembangunan nasional. Namun demikian, ia menekankan, mewujudkan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif juga poin yang sangat penting, Hal ini bertujuan pembangunan yang benar-benar baru, sebagai refleksi menjaga sejarah, budaya, dan lembaga asli desa-desa di Indonesia.

“Dengan inilah narasi akbar pembangunan diturunkan ke dalam konteks semikro desa,” kata Gus Menteri.

Sumber: https://majalahpajak.net/ragam-ikhtiar-menyulap-desa-jadi-penggerak/

Comments are closed.