Press "Enter" to skip to content

Kemendes PDTT Siapkan Pendamping Desa Cegah Karhutla

SuaraPemerintah.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tengah menyiapkan pendamping desa untuk mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mendes Halim telah meminta kepala desa di seluruh Indonesia untuk terlibat aktif dalam melakukan pencegahan karhutla.

“Kementerian Desa PDTT siap melakukan pendampingan dan utamanya terkait dengan pemanfaatan dana untuk pencegahan kebakaran hutan,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam rakor yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Jakarta, Senin, 22 Februari 2021.

Mendes Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri menjelaskan bahwa kepala desa dapat merujuk pada SDGs Desa yang menjadi acuan penggunaan Dana Desa yang mana di dalamnya terdapat poin-poin yang menitikberatkan pentingnya upaya untuk menjaga lingkungan.

“SDGs Desa bisa dijadikan rujukan bagi Kepala Desa,” kata Gus Menteri.

Saat ini, Kemendes PDTT akan melaksanakan pendampingan khusus terhadap para kepala desa berkaitan dengan pemanfaatan Dana Desa untuk penanggulangan kebakaran.

Dia memastikan dana desa bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama desa-desa yang banyak lahan gambutnya.

Sebelumnya, Badan Restorasi Gambut (BRG) juga mengingatkan setidaknya ada empat provinsi berstatus bahaya kebakaran lahan gambut dalam pekan ini yang diperoleh dari Sistem Pemantauan Air Lahan Gambut (Sipalaga).

Keempat provinsi itu, yakni Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, dari tujuh provinsi yang menjadi tanggung jawab BRG untuk restorasi lahan gambut.

Sementara sebelumnya, Presiden Jokowi dalam arahannya menyampaikan sejumlah poin guna mengatasi permasalahan karhutla. Puncaknya dipredikasi akan terjadi pada Agustus dan September.

“Pada Februari, Pulau Sumatera berpotensi terjadi karhutla. Pada Mei-Juli sebagian Kalimantan dan Sulawesi juga berpotensi terjadi karhutla. Puncaknya di Bulan Agustus-September. Nah, kita ini harus betul tahu puncaknya kapan. Sehingga persiapannya apa, dimulai dari sekarang,” kata Jokowi.

Jokowi pun menekankan beberapa hal yang harus dilakukan dalam upaya pencegahan karhutla, yaitu perlunya memprioritaskan upaya pencegahan secara dini agar tidak terlambat.

“Manajemen lapangan harus terkonsolidasi dan terorganisasi. Semua harus digerakkan untuk melakukan deteksi dini,” kata Presiden.

Kemudian, monitoring dan pengawasan terhadap infrastruktur sampai tingkat bawah juga dilakukan, selain perlunya mencari solusi permanen untuk mencegah dan menangani karhutla untuk tahun-tahun mendatang.

“Karena 99 persen karhutla itu ulah manusia. baik sengaja maupun tidak disengaja karena kelalaian. Cari solusi agar korporasi dan masyarakat membuka lahannya tidak membakar,” kata Presiden.

Upaya selanjutnya adalah perlunya melanjutkan penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut untuk memastikan permukaan air tanah tetap terjaga dalam kondisi yang tinggi dengan membuat banyak embung, kanal, sumur bor sehingga lahan gambut tetap basah.

“Jangan biarkan api membesar, jangan terlambat sehingga sulit dikendalikan. dan terakhir adalah langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi. Terapkan sanksi yang tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana,” demikian kata Presiden Jokowi.

Sumber: https://suarapemerintah.id/2021/02/kemendes-pdtt-siapkan-pendamping-desa-cegah-karhutla/

Comments are closed.