Press "Enter" to skip to content

PPKM Mikro Diberlakukan, Ini yang Dilakukan Kemendes PDTT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah resmi memberlakukan program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro per 9 Ferbruari 2021 dan diperpanjang hingga 8 Maret 2021. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengaku sejak awal ikut mendukung kebijakan ini dengan melakukan sosialisasi, mendirikan pos relawan desa hingga menerjunkan pendamping untuk mengawasi pelaksanaan PPKM Mikro di enam provinsi.

Plt Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendesa PDTT Rosyidah Rachmawaty mengaku, pihaknya memantau 22 ribu desa di enam provinsi di Jawa-Bali, kecuali DKI Jakarta karena tak memiliki desa. Sebanyak 22 ribu desa di enam provinsi di ini, dia menambahkan, merupakan fokus wilayah yang melaksanakan PPKM mikro. Ikut mendukung PPKM Mikro, Kemendes PDTT juga ikut melakukan berbagai kegiatan di wilayah ini.

“Ada sosialisasi, kemudian penyediaan tempat cuci tangan, penyemprotan disinfektan, mendirikan pos relawan desa yang mencapai 18.535 desa. Artinya, sudah lebih dari 80 persen (dari 22 ribu desa yang menerapkan PPKM mikro),” ujarnya saat konferensi virtual BNPB bertema ‘Dampak Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro’, Senin (22/2).

Tak hanya itu, Kemendes PDTT juga ikut mendirikan pos gerbang desa, kemudian ikut mendirikan tempat isolasi sebanyak 4.151 desa. Tak hanya itu, dia melanjutkan, Kemendes PDTT juga mengadakan pendataan terhadap masyarakat yang rentan sakit kemudian terus melakukan imbauan untuk menggunakan masker di desa dan protokol kesehatan 5M juga diterapkan.

Bahkan, dia melanjutkan, dukungan anggaran juga diberikan Kemendes PDTT yaitu delapan persen dari pagu dana desa dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Ia menyebutkan total dana desa untuk penanganan Covid-19 sekitar Rp 767.672.357.943.

“Kemendes PDTT terus melakukan pemantauan dan sudah menerbitkan peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan untuk memperlancar atau relaksasi pencairan 8 persen dari Dana Desa untuk penanganan Covid-19,” katanya.

Hingga kini, dia melanjutkan, pengawasan tetap dilakukan Kemendes PDTT. Ia kenyebutkan kurang lebih ada 10.300 pendamping di enam provinsi yang mendampingi masyarakat desa selama pelaksanaan PPKM mikro. Kemudian para pendamping inilah yang mendapatkan laporan berjenjang dari tingkat tukun tetangga (RT) hingga desa.

“Pelaporan dari pendamping dilaporkan berjenjang ke Kemendes. Kemudian kami melaporkan pengolahan dan analisanya di pusat data informasi Kemendes dengan berkomunikasi dengan Satuan Tugas di provinsi,” ujarnya.

Terkait angka Covid-19 usai PPKM mikro diterapkan, ia mengakui masih ada penambahan yaitu total sekitar 36 ribu per 21 Februari. Kendati demikian, Rosyidah mengaku penanganan kesehatan telah dilakukan sesuai dengan protokol yang ada.

“Posko di desa selalu berkoordinasi dengan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) setempat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, karena untuk penanganan ini harus melibatkan tenaga kesehatan yang ada,” ujarnya.

Sumber: https://www.republika.co.id/berita/qoxgl0423/ppkm-mikro-diberlakukan-ini-yang-dilakukan-kemendes-pdtt

Comments are closed.