Press "Enter" to skip to content

Program Afirmasi Kepala Desa Ditargetkan Terlaksana 2021

Jakarta, InfoPublik – Program afirmasi bagi Kepala Desa, Perangkat Desa sampai dengan Pendamping Desa yang berprestasi hingga kini belum memiliki payung hukum tetap. Program yang diinisiasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) ini ditargetkan berjalan pada 2021.

Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid mengaku, pihaknya terus berupaya agar program afirmasi ini bisa segera dieksekusi. Oleh karena itu Kemendes PDTT kembali menggelar rapat dengan Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) secara virtual untuk merumuskan payung hukum yang menaungi program afirmasi ini.

“Saya kira itu (payung hukum) akan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” ujar Sekjen Kemendes PDTT dalam keterangan resminya pada Rabu (10/3/2021).

Taufik menjelaskan, setidaknya dua regulasi atau payung hukum untuk menaungi program afirmasi ini, yakni regulasi kesempatan bagi perguruan tinggi dan regulasi penetapan standar yang diperlukan.

Pada regulasi pertama, program ini memberikan kesempatan pada perguruan tinggi di Indonesia untuk membuka RPL. Hal ini terkait dengan kriteria, standar kompetensi dan program studi menyesuaikan perguruan tinggi.

“Diharapkan, dalam Pertides ini bisa melahirkan sarjana-sarjana terapan, baik D4, S1, S2, bahkan S3 terapan. Tapi perlu pertama yang harus kita percepat adalah payung hukum untuk memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi,” jelas Taufik.

“Regulasi yang kedua adalah standarnya. Apa saja standar yang kita pakai bisa diakomodasi di dalam regulasi baik dalam bentuk keputusan Dirjen Dikti atau Peraturan Dirjen Dikti, atau apa pun namanya,” sambungnya.

Pembentukan dua payung hukum ini dinilai harus dipercepat agar program afirmasi bisa dieksekusi pada tahun ini. Kendati ada program ini dia menjamin perguruan tinggi tidak akan gampang untuk memberikan ijazah atau tidak akan terjadi praktik jual beli ijazah.

“Nah kami sepakat tidak berpikir demikian, karena ada standardisasi yang harus dijalankan,” tutupnya.

Dalam program ini, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pendamping Desa yang memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana S1 dapat mendaftar untuk mengikuti program kuliah Rekognisi Pembelajaran Lampau atau Recognition of Prior Learning (RPL) di perguruan tinggi yang diinginkan.

Kuliah program RPL yang dimaksud adalah penyetaraan akademik atas pengalaman kerja atau pelatihan bersertifikasi untuk memperoleh kualifikasi pendidikan tinggi di berbagai Program Studi.

Sumber: http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/517264/program-afirmasi-kepala-desa-ditargetkan-terlaksana-2021?show=

Comments are closed.